BAB I - USU Institutional Repository
Transkript
BAB I - USU Institutional Repository
BAB II TINJAUAN MENGENAI HUKUM PENGANGKUTAN BARANG A. Sejarah Hukum Pengangkutan Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan. 38 Istilah ”Pengangkutan” berasal dari kata ”angkut” yang berarti ”mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah ”pengangkutan” dapat diartikan sebagai ”pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”. 39 Menurut H.M.N Purwosutjipto : Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 40 38 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal. 3. 39 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen P dan K, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 97. 40 H.M.N Purwosutjipto, Op. cit., hal. 2. 19 Universitas Sumatera Utara Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah ”pengangkutan” dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu : ”pengangkutan sebagai usaha (business); pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan pengangkutan sebagai proses (process)”. 41 Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut carter (charterparty). Jadi perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan, yang didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Menurut Hasim Purba di dalam bukunya ”Hukum Pengangkutan Di Laut”, pengangkutan adalah ”kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu”. 42 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan Pemerintah Hindia-Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku, diberikan tempat yang sangat banyak untuk mengatur hukum pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel ke V mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal – vervrachting en bevrachting van schepen; Titel ke VA tentang pengangkutan barang-barang; Titel ke VB tentang pengangkut an orang-orang. Keadaan pengaturan hukum pengangkutan di darat secara sumir di dalam Kitab Undang41 42 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 12. Hasim Purba, Op. cit., hal. 4. Universitas Sumatera Utara Undang Hukum Dagang itu disebabkan karena dahulu kala memang lebih-lebih terjadi pengangkutan barang-barang dan orang-orang menyeberang laut daripada melewati darat.43 I. Sejarah Angkutan Umum I.1. Era Omni Bus Ide awal penyediaan pengangkutan publik – khususnya di darat – sebenarnya telah dimulai sekitar 300 tahun yang lalu, ketika Pascal (Perancis) mulai mengoperasikan gerbong untuk penumpang yang ditarik kuda di Kota Paris pada tahun 1662. Pada awalnya, penyediaan kereta ini tidak dipungut biaya, namun pada perkembangannya kemudian mulai dikenakan biaya. Revolusi industri yang berkembang di Eropa (Perancis dan Inggris) telah membuat perkembangan kota yang sedemikian pesat, yang memunculkan adanya pemisahan zona industri (tempat bekerja) dan zona permukiman (rumah), sehingga timbul apa yang disebut dengan fenomena urban sprawl, yakni fenomena bergeraknya area permukiman kelas menengah ke atas ke daerah suburban, menjauhi kawasan CBD (Central Business District) yang terjadi di Inggris pada tahun 1750. Fenomena lain adalah adanya arus commuting atau komuter. Jam puncak (peak hour) juga timbul akibat adanya penumpukan arus pagi (berangkat untuk bekerja) dan arus sore (pulang), dan timbulnya efek-efek kongesti, seperti kemacetan dan kesemrawutan. Inggris mulai mengenalkan sistem transportasi massa pertamanya, yakni dengan munculnya Omni Bus oleh George 43 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Bagian Pertama, Hukum Pengangkutan Di Darat, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 8. Universitas Sumatera Utara Shillibeer di kota London pada 1829. 44 Omni Bus adalah kendaraan mirip gerbong beroda besar dengan pintu masuk di belakang. Jumlah kursinya 18 hingga 20 yang ditata sejajar dan berhadap-hadapan. Model Omni Bus ini kemudian menyebar ke kota besar lain, seperti New York dan Paris pada tahun 1830-an. Pada tahun yang sama, George Stephenson meluncurkan kereta api uap yang pertama di Inggris dengan rute Liverpool – Manchester. Perkembangan omni bus berikutnya adalah omni bus susun (double decker). Omni bus inilah embrio pertama lahirnya bus bermotor seperti yang dikenal sekarang. 45 I.2. Era Jalan Rel (1830 – 1920) Era jalan rel dimulai pada saat jalan tanah yang ada dirasakan mulai cepat rusak dan memperlambat aksesibilitas kereta kuda, sehingga muncul pemikiran untuk membuat jalan khusus di atas tanah yang mulanya dibuat dari kayu. Namun karena bahan kayu juga cepat rusak, maka digantikan dengan besi/rel. Kereta yang berjalan di atas rel masih tetap ditarik dengan kuda, sehingga dikenal dengan nama Horse Train Street Cars, yang diperkenalkan di New York pada 1832. Karena pada saat itu loko uap dilarang masuk area kota, maka angkutan ini cepat populer di dalam kota, bahkan di Inggris (1860).46 Keunggulan tram ini adalah lebih nyaman, lebih besar dan dapat mengangkut penumpang dengan jumlah banyak. Kecepatan rata-ratanya 7 km/jam. Era ini juga telah mengenal sistem 44 http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia/, Diakses tanggal 20 Januari 2010, Jam 21.16 wib. 45 http://www.kaskus.us/showthread.php?s=0b5cdcc934402af15dda7726683632ca&p=14 8809432#post148809432, Diakses tanggal 20 Januari 2010, Jam 21.25 wib. 46 Ibid. Universitas Sumatera Utara pengelolaan oleh pihak-pihak swasta dalam bentuk perusahaan dan mulai terdapat persaingan ketat, khususnya pada persinggungan rute yang sama. Era berikutnya adalah kereta kabel (cable cars), yakni dengan adanya kabel di tengah rel yang ditarik dengan mesin uap, yang mulai diperkenalkan di San Fransisco pada tahun 1873. Kereta ini berkapasitas lebih besar, bahkan dapat menarik 3 (tiga) kereta dalam satu rangkaian. Biaya operasi juga rendah, meskipun investasi awalnya lebih mahal. Pada tahun 1850 juga telah dikenal dengan adanya rapid transit dengan jalur terpisah dari jalan, bahkan tidak sebidang. Inggris pada tahun 1863 juga mulai membuka jalur Metropolitan Railway, yakni jalur kereta bawah tanah dengan tenaga uap, dengan jalur Farringdon Street ke Bishop, Paddington. Lima tahun kemudian (1868) Amerika Serikat membuat jaringan kereta uap yang melayang (elevated) di New York. Kereta rel (tram) listrik pertama hadir di Chicago pada tahun 1883 dan di Toronto pada tahun 1885. Energi listrik diambilkan dari tiang yang menempel di bawah kabel yang digantung di sepanjang rel. Kecepatan rata-rata mencapai 16 km/jam. Pada 1888 kereta listrik telah dibuat dengan sistem Multiple Unit Train Control atau Kontrol Unit Berganda. Sepuluh tahun berikutnya, kereta listrik mulai dibuat di bawah tanah di Boston (AS) dan New York (1904). Kelebihan kereta listrik adalah pada sifatnya yang tidak polutif, jaringan yang lebih luas serta cocok untuk kondisi kota yang kongestif. 47 47 http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia/, Loc. cit. Universitas Sumatera Utara I.3. Era Bus dan Trolley Bus (1920 – now) Era bus dan bus troli kembali hadir pada 1920. Banyak pertanyaan muncul, ketika era kereta telah sedemikian hebat, mengapa bus kembali populer pada awal abad 20? Hal ini disebabkan adanya Perang Dunia I, di mana banyak sarana rel yang dialokasikan untuk kebutuhan peperangan, krisis finansial akibat perang, serta booming mobil pribadi, sehingga angkutan massa dengan rel (yang membutuhkan investasi dan pemeliharaan mahal) menjadi terpuruk. Angkutan dengan bus kemudian hadir karena dirasa lebih efisien dengan biaya investasi yang relatif murah. 48 Pada awalnya muncul bus bermotor di New York pada 1905, lalu berlanjut dengan adanya sistem feeder bus ke tram (1912). Tahun berikutnya (1920) hadir armada bus dengan posisi mesin di depan dan dengan pintu yang dapat diatur oleh pengemudi. Hingga tahun 30-an, bus berkembang sangat pesat.49 Bahkan di tahun 1939, tipikal bus telah berkembang menjadi lebih kuat, efiien, bermesin diesel, hingga persneling otomatis. Perkembangan berikutnya adalah bus tingkat (double decker) dengan konfigurasi mirip bus tidak bertingkat. Model yang cukup populer pada masa itu (1958) adalah Leyland Atlantean. Inovasi lain adalah trolley bus, yakni kombinasi antara bus dan tram. Disebut trolley karena bus dilengkapi dengan 2 (dua) tiang untuk mengambil listrik dari kabel yang tergantung di atas. 50 Melihat perkembangan sejarah angkutan umum seperti yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa angkutan umum muncul karena efek kongesti 48 Ibid. http://www.kaskus.us/showthread.php?s=0b5cdcc934402af15dda7726683632ca&p=14 8809432#post148809432, Loc. cit. 50 http://mobilretro.com/foto-retro-bis-angkutan-umum/, Diakses tanggal 20 Januari 2010, Jam 21.30 wib. 49 Universitas Sumatera Utara lalu lintas, yang bila diaktualisasikan di masa sekarang dapat berupa 5 (lima) penyakit transportasi, yakni kemacetan, kesemrawutan, polusi (udara dan kebisingan), kecelakaan dan biaya tinggi. Kini, di negara-negara maju, angkutan umum menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep pengembangan tata perkotaan yang pesat. Angkutan umum menjadi salah satu high priority dan kebutuhan penting dalam skema urban grand design, karena mereka telah belajar dari pengalaman di tahun 20-an ketika booming mobil pribadi telah meluluhlantakkan aksesibilitas dan lalu lintas masyarakat, yang pada akhirnya akan berefek pada high social cost berupa kerugian-kerugian akibat hilangnya waktu perjalanan akibat kemacetan, polusi udara, kebisingan, turunnya produktivitas, timbulnya stres dan lain-lainnya. 51 II. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pengangkutan Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain ; Wihoho Soedjono menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu pihak pengirim barang, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri. 52 51 52 http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia/, Loc. cit. Hasim Purba, Op. cit., hal. 11. Universitas Sumatera Utara Menurut H.M.N Purwosutjipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan dari untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan. 53 Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah ”pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan”. 54 Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. 55 a. Pengangkut (Carrier) Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. 56 Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang 53 Ibid., Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 59. 55 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 45. 56 Hasim Purba,Op. cit., hal 12. 54 Universitas Sumatera Utara berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan. 57 b. Pengirim ( Consigner, Shipper) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut consigner, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut shipper. 58 c. Penumpang (Passanger) Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. 59 Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.60 Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan kebiasaan, anak-anak mengadakan perjanjian pengangkutan itu sudah mendapat restu dari pihak orang tua tau walinya. Berdasarkan kebiasaan itu juga pihak pegangkut sudah memaklumi hal 57 Ibid., hal. 13. Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 72. 59 Hasim Purba, Loc. cit. 60 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 71. 58 Universitas Sumatera Utara tersebut. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tua atau wali yang mewakili anak-anak itu. Hal ini bukan menyimpangi undang-undang, bahkan sesuai dengan undang-undang dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 61 d. Penerima (Consignee) Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. 62 Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Adapun kriteria penerima menrut perjanjian, yaitu : 63 1. perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang; 2. dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan; 3. membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. 61 Ibid., hal. 72. Hasim Purba, Op. cit., hal. 13. 63 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 76. 62 Universitas Sumatera Utara e. Ekspeditur Ekspeditur dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut cargo forwarder. Ekspeditur digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspeditur berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. 64 Pengusaha transport seperti ekspeditur bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Hal ini nampak sekali dalam perincian tentang besarnya biaya angkutan yang ditetapkan. Seorang ekspeditur memperhitungkan atas biaya muatan (vrachtloon) dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provisi sebagai upah untuk pihaknya sendiri, yang tidak dilakukan oleh pengusaha transport. 65 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kriteria ekspeditur menurut ketentuan undang-undang, yaitu: 66 1. perusahaan pengantara pencari pengangkut barang; 2. bertindak untuk dan atas nama pengirim; dan 3. menerima provisi dari pengirim. f. Agen Perjalanan ( Travel Agent) Agen perjalanan (travel agent) dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu 64 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 52. Achmad Ichsan, Op. cit., hal. 421. 66 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 53. 65 Universitas Sumatera Utara perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen (wakil) dalam perjanjian keagenan (agency agreement) yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. 67 Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan kriteria agen perjalanan menurut undang-undang, yaitu : 1. pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan; 2. bertindak untuk dan atas nama pengangkut; 3. menerima provisi (imbalan jasa) dari pengangkut; dan 4. menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat. g. Pengusaha Muat Bongkar (Stevedoring) Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut. Menurut Pasal 1 butir 16 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 pengusaha muat bongkar adalah ”kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal”. 68 Perusahaan ini memiliki tenaga ahli yang pandai menempatkan barang di dalam ruang kapal yang terbatas itu sesuai dengan sifat barang, ventilasi yang 67 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 86. Hasim Purba, Masalah Dalam Seminar tentang Keberadaan Perusahaan Bongkar Muat dan Usaha Bongkar Muat Yang Diusahakan PT. Pelindo I, tanggal 11 Februari 2010 di Hotel Arya Duta Medan Diselenggarakan oleh PT. Pelindo Medan, hal. 2. 68 Universitas Sumatera Utara diperlukan, dan tidak mudah bergerak/bergeser. Demikian juga ketika membongkar barang dari kapal diperlukan keahlian sehingga barang yang dapat dibongkar dengan mudah, efisien, dan tidak menimbulkan kerusakan. 69 Menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 untuk memperoleh izin usaha bongkar muat, wajib memenuhi persyaratan : 70 1. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi; 2. memiliki tenaga ahli yang sesuai; 3. memiliki akte pendirian perusahaan; 4. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) h. Pengusaha Pergudangan (Warehousing) Menurut Pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, pengusaha pergudangan adalah ”perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau penunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai”. 71 III. Objek Hukum Pengangkutan Yang diartikan dengan ”objek” adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, dan biaya angkutan. Jadi objek hukum pegangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai 69 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 98. Materi Seminar, Op. cit., hal. 6. 71 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 56. 70 Universitas Sumatera Utara tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihakpihak secara benar, adil, dan bermanfaat. 72 a. Barang Muatan (Cargo) Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. 73 Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu : 74 1) 2) 3) 4) 5) 6) barang berbahaya (bahan-bahan peledak); barang tidak berbahaya; barang cair (minuman); barang berharga; barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan barang khusus. Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : 75 1) barang padat 2) barang cair 3) barang gas 4) barang rongga (barang-barang elektronik) Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu : 76 1) general cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil. 2) bulk cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki. 3) homogeneous cargo, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya. 72 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 59. Ibid., hal. 60. 74 Abdulkadir Muhammad, Cetakan III, Op. cit., hal. 60. 75 Ibid. 76 Ibid., hal 61. 73 Universitas Sumatera Utara b. Alat pengangkut ( Carrier) Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut di atas atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di darat disebut kendaraan bermotor yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Sedangkan alat pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Masinis, supir, nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut. 77 c. Biaya pengangkutan (Charge/Expense) Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut, perusahaan umum, kereta api, perusahaan angkutan umum, perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan. 78 Faktor-faktor yang mempengaruhi cost of services atau ongkos menghasilkan jasa yaitu : 79 77 Abdulkadir Muhammad, Cetakan Ke IV, Op. cit., hal. 105. Abdulkadir Muhammad,Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 85. 79 Rustian Kamaluddin, Op. cit., hal. 85. 78 Universitas Sumatera Utara 1. jarak yang harus ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuannya; 2. volume dan berat daripada muatan barang yang diangkut; 3. resiko dan bahaya dalam pengangkutan, berhubung karena sifat barang yang diangkut, sehingga diperlukan alat-alat service yang spesial; dan 4. ongkos-onkos khusus yang harus dikeluarkan berhubung karena berat dan ukuran barang yang diangkut yang ”luar biasa” sifatnya. Biaya pengangkutan dan biaya yang bersangkutan oleh Undang-undang, yaitu dalam Pasal 1139 sub 7 bsd. Pasal 1147 KUH Perdata dimasukkan dalam hak istimewa (privilege) atas barang-barang tertentu, yaitu atas pendapatan dari barang-barang yang diangkut. Hak istimewa bersifat perikatan (obligator) terbawa karena sifatnya hutang. 80 Hak istimewa menurut Pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. 81 B. Pengangkutan dan Peranannya dalam Perekonomian Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dengan pesat kemajuannya diperluaslah pengangkutan benda-benda atau orang-orang itu, tidak saja di darat, melainkan juga menyebrang di samudra dan di udara. 82 Pemerintah pada umumnya memandang bahwa bidang transportasi adalah sangat vital untuk kepentingan negara baik dari sudut perekonomian maupun dari 80 R. Soekardono, Op. cit., hal. 52. Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 82 Op. cit., hal. 8. 81 Universitas Sumatera Utara sudut-sudut sosial, politik, pemerintahan, pertahanan-keamanan dan sebagainya. Karena itu pemerintah berpendapat bahwa bidang transportasi ini perlu mendapat perhatian dan bantuan, bahkan sering kali pula berpandangan bahwa bagianbagian yang terpenting di bidang transportasi ini perlu diusahakan oleh pemerintah. Pada waktu yang telah diselenggarakan oleh pemerintah kita melalui badan usaha mlik negara adalah pengangkutan kereta api, pengangkutan udara, pelayaran antar pulau di samping bidang-bidang komunikasi lainnya. Ada banyak pula usaha di bidang transportasi ini yang dimiliki, diselenggarakan, dan diusahakan oleh pihak swasta. 83 Seperti diketahui, tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografi orang maupun barang. Dengan angkutan bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan angkutan jugalah hasil produksi dibawa ke pasar. Selain itu, dengan angkutan pula para konsumen datang ke pasar atau tempat pelayanan kebutuhannya seperti ke pasar, rumah sakit, pusat rekreasi, dll. 84 Ada tiga faktor ekonomis alasan kenapa pemerintah memiliki dan mengusahakan sendiri upaya transpor ini, yaitu : 85 1. kurangnya kapital yang dimiliki oleh pihak swasta, sehingga tidak mampu bergerak dibidang usaha pengangkutan tertentu. 2. adanya pemilihan usaha pada rute-rute tertentu oleh pihak swasta yang secara ekonomis menguntungkan sehingga akan menuju kepada kapasitas yang berlebihan di daerah tertentu. 83 Rustian Kamaluddin, Op. cit., hal. 125 Ibid., hal. 25. 85 Ibid., hal. 134. 84 Universitas Sumatera Utara 3. karena kepemilikan secara swasta menyebabkan terpecah dan tersebarnya penyediaan jasa angkutan secara tidak terkoordinir sehingga tidak terdapat efisiensi dan keterpaduan dalam pelayanannya bagi masyarakat. Hubungan antara pembangunan ekonomi dengan jasa pengangkutan adalah sangat erat sekali dan saling tergantung satu sama lainnya. Oleh karena itu untuk membangun perekonomian sendiri perlu didukung dengan perbaikan dalam bidang transpor atau pengangkutan ini. Perbaikan dalam transportasi ini pada umumnya berarti akan dapat menghasilkan terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan lebih besar dan perbaikan dalam kualitas atau sifat daripada jasa-jasa pengangkutan tersebut sendiri. 86 Dalam proses pertumbuhan ekonomi,kebutuhan pengangkutan terus meningkat, yang secara umum dapat dilihat dari tiga faktor berikut ini : 87 1. bila terjadi peningkatan produksi, maka semakin besarlah volume bahan yang diangkut untuk memenuhi bahan baku produksi dan semakin besar pula hasil produksi diangkut ke konsumen; 2. peningkatan volume mungkin sekali mengandung arti perluasan wilayah sumber bahan baku dan wilayah pemasaran; 3. peningkatan jumlah barang yang dijual akan melipatgandakan pertumbuhan kekhususan, dan peningkatan pendapatan akan menambah keragaman barang yang diminta. Dengan kata lain, peningkatan kegiatan ekonomi mengikutsertakan peningkatan mobilitas. Di pihak lain, pendapatan nasional bergantung pada kemampuan pengangkutan yang memadai, dan peningkatan kegiatan ekonomi membutuhkan sarana gerak atau angkutan. Pada awalnya infrastrukur seperti transportasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berbagai aktifitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik, sekarang transportasi 86 Ibid, hal. 12. Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Perangkutan, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hal.22. 87 Universitas Sumatera Utara berperan penting dalam mengoakomodasi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Peran lain pada tahap ini adalah sebagai fasilitas bagi system produksi dan investasi sehingga memberikan dampak positif pada kondisi ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah. Disisi lain, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, dengan mengupayakan kombinasi yang optimum antara pertumbuhan ekonomi dengan upah minimum pekerja. Penanggulangan kemiskinan memerlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program – programnya yang didesain melalui partisipasi aktif masyarakat serta pembedayaan langsung. 88 C. Pelaksanaan Pengangkutan Barang Di CV. Sempurna Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisaikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. 89 Proses penyelenggaraan pengangkutan melalui darat, meliputi tiga tahap, yaitu tahap pemuatan penumpang atau barang di terminal pemberangkatan, tahap pelaksanaan angkutan, dan tahap penurunan dan pembongkaran penumpang atau barang diterminal tujuan. 90 88 http://waskitaadiguna.wordpress.com/2009/01/05/peranan-transportasi-terhadapekonomi-daerah/, Tanggal diakses 21 Januari 2010, Jam 21.19 wib. 86 Abdulkadir Muhammad,Cetakan Ke III, Op. cit., hal. 137. 87 Ibid., hal. 143. Universitas Sumatera Utara 1. Tahap Pemuatan Barang Di Terminal Pemberangkatan Pada tahap ini pengirim menyerahkan barang kepada CV. Sempurna, pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah disepakati dan CV. Sempurna menerbitkan surat pengangkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan. 91 Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan barang. Agar pengirim juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta turunan (duplikat) dari surat angkutan dengan disahkan oleh pengangkut/nahkoda atau pengirim minta sepucuk tanda penerima barang-barang dari pengangkut. 92 Dalam surat angkutan yang harus menyebutkan antara lain : 93 a. keterangan-keterangan mengenai barang yang akan dikirim seperti jumlah, cara pengepakan, volume, berat brutonya dan lain sebagainya; b. nama stasiun tempat pengiriman dan tujuan; c. nama dan alamat pengiriman; d. nama dan alamat penerima; e. tempat dan tanggal surat angkutan; f. penyebutan surat-surat yang diperlukan dalam angkutan itu. Setelah pengirim menyerahkan barang ke CV. Sempurna, barang tersebut ditimbang dahulu dan kemudian pengangkut memasukkan ke dalam kendaraan yg diangkut dimana kendaraannya adalah truk yang dapat memuat 18 ton dan yang memindahkan barang ke truk di CV. sempurna ada pekerja (buruh) dengan jumlahnya delapan orang yang sudah menjadi tugasnya mengangkat atau memindahkan barang dari terminal atau gudang penyimpanan barang ke dalam truk. Setelah pemuatan selesai, supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan 88 Hasil wawancara dengan Karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan Sunggal No. 147 Medan. 92 R. Soekardono, Op. cit., hal. 27. 90 Achmad Ichsan, Op. cit., hal. 432. Universitas Sumatera Utara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 94 Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) UULLAJ. Menurut Pasal 48 ayat (1) tersebut, ”setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Dalam ayat (2) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntuknya; pemuatan; penggunaan penggandengan kendaraan bermotor; dan penempelan kendaraan bermotor. 2. Tahap Pelaksanaan Angkutan Dalam tahap ini CV. Sempurna menyelenggarakan angkutan, kegiatan memindahkan barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan. 95 Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan, dalam Pasal 77 ayat (1) UULLAJ: ”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Dalam Pasal 90 ayat (1) UULLAJ, ”Setiap perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai 91 Hasil wawancara dengan karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan Sunggal No. 147 Medan. 95 Hasil wawancara dengan karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan Sunggal No. 147 Medan. Universitas Sumatera Utara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Pasal 162 ayat (1) UULLAJ, Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib : a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c. memarkir kendaraan di tempat yang di tempat yang ditetapkan; d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait. 3. Tahap Penurunan atau Pembongkaran Barang Setelah kendaraan bermotor atau truk tiba, barang-barang tersebut langsung diantar ke tempat tujuan atau di tempat yang disepakati seperti tertera pada surat angkutan. Sesudah barang diterima, dilakukan pengecekan terhadap barang yang diangkut tersebut. Apabila barang diantar ke tempat tujuan dan penerimanya tidak ada di tempat, maka barang yang diangkut tersebut disimpan di dalam gudang CV. Sempurna yang berada di kota tersebut. Namun, bila penerima tidak mengambil atau menghubungi pihak pengangkut dalam hal ini CV. Sempurna selama 15 hari, maka pihak pengangkut mengembalikan barang tersebut ke pengirim dalam hal ini toko yang bersangkutan dengan ongkos pengembalian dibebankan oleh pihak pengirim dan CV. Sempurna tidak bertanggung jawab lagi atas barang tersebut. 96 Dalam Pasal 195 ayat (2) UULLAJ, ”Perusahaan angkutan umum memungut biaya tambahan atas barang 96 Hasil wawancara dengan karyawan CV. Sempurna, tanggal 15 Januari 2010 di Jalan Sunggal No. 147 Medan. Universitas Sumatera Utara yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan”. 97 Selanjutnya dalam Pasal 196 UULLAJ disebutkan, ”Jika barang angkutan tidak dimabil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 98 97 Pasal 195 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 98 Pasal 196 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Universitas Sumatera Utara